Kecam Keras Eks Pejabat Terjaring Razia Narkoba Kini Jadi Sekda Padang Lawas
Sumatera Utara, 9 April 2026 // Sergap24jam. Com. —Sekretaris Jenderal Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU), Horas Matua Siregar, menyampaikan kecaman keras terhadap pengangkatan H. Panguhum Nasution sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Lawas.
Menurutnya, penunjukan tersebut tidak hanya mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga berpotensi merusak standar etika dan integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sorotan ini muncul karena rekam jejak yang bersangkutan pernah menjadi perhatian publik setelah terjaring razia di tempat hiburan malam yang diduga terkait aktivitas narkoba saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Padang Lawas.
Peristiwa tersebut bahkan berujung pada pencopotan dari jabatan, sehingga dinilai menjadi catatan serius yang tidak bisa diabaikan.
“Jabatan Sekda adalah posisi tertinggi dalam birokrasi daerah. Integritas, moralitas, dan keteladanan harus menjadi syarat utama, bukan sekadar formalitas administratif,” tegas Horas Matua Siregar dalam pernyataan resminya.
Ia menilai bahwa pengangkatan figur dengan rekam jejak kontroversial menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem seleksi pejabat publik di daerah.
“Ini bukan hanya soal satu orang, tapi soal rusaknya sistem. Jika rekam jejak seperti ini masih bisa lolos dan bahkan naik jabatan, maka kita patut mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip good governance,” ujarnya.
Menurut Horas, keputusan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi, serta mengabaikan aspek moral sebagai bagian penting dalam kepemimpinan publik.
Dalam konteks demokrasi modern, pejabat publik tidak cukup hanya lolos secara administratif, tetapi juga harus memiliki rekam jejak bersih dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
“Publik hari ini semakin kritis. Mereka tidak hanya melihat legalitas, tetapi juga integritas. Jika ini diabaikan, maka kepercayaan publik akan terkikis secara sistematis,” katanya.
Ia juga mempertanyakan secara terbuka proses pengangkatan Sekda yang dinilai tidak transparan dan minim pertimbangan etik.
“Kami mempertanyakan: apakah tidak ada figur lain yang lebih bersih dan berintegritas? Jika ada, mengapa tidak dipilih? Jika tidak ada, maka ini kegagalan serius dalam sistem kaderisasi birokrasi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa keputusan ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam pemerintahan daerah, di mana standar etika tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam pengisian jabatan strategis.
“Jangan sampai jabatan publik menjadi ruang kompromi terhadap nilai-nilai integritas. Jika ini terus terjadi, maka birokrasi kita akan rapuh dan kehilangan legitimasi di mata rakyat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, Horas Matua Siregar memastikan bahwa GAMSU akan terus mengawal isu ini secara serius. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kami tidak akan diam. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi masa depan birokrasi. Jika hari ini kita diam, maka besok standar etika akan semakin runtuh,” pungkasnya.
Sumber berita : Benny.
