TAJUK RENCANA: Investasi Negara: Hadir Tepat Sasaran, Bukan Sekadar Seremoni
Medan// Sergap 24jam.com – Ada pepatah lama yang mengingatkan: “Niat baik saja tidak cukup untuk sampai ke tujuan.” Mengurus negara pun begitu. Niat mulia tanpa perhitungan yang matang sering kali malah jadi beban bagi rakyat yang ingin ditolong.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah cita-cita baik. Tujuannya sederhana: jangan sampai ada anak Indonesia yang belajar sambil menahan lapar. Tapi supaya program ini tidak jadi euforia sesaat, ia harus berjalan dengan satu kompas: Presisi.
Kita harus jujur, uang negara bukan kantong ajaib. Sumbernya adalah pajak—keringat rakyat yang dititipkan ke pemerintah. Karena itu setiap rupiah harus dihitung dengan cermat agar tidak ada kebocoran fiskal. Memberi bantuan sama rata ke orang kaya dan orang miskin bukan keadilan, itu pemborosan. Keadilan yang benar adalah ketika negara berani membuat batas: program ini hanya untuk anak dari keluarga yang penghasilannya di bawah UMR.
Kenapa harus di bawah UMR? Karena di situlah garis pertahanan keluarga paling rapuh. Bagi orang tua yang gajinya pas-pasan, urusan gizi anak sering kalah oleh kebutuhan bayar kontrakan, listrik, dan cicilan. Di sinilah negara harus hadir dengan kebijakan yang tajam. Bukan pilih kasih, tapi memastikan mereka yang paling lemah mendapat porsi paling besar.
Urusan perut juga tidak bisa berdiri sendiri. Anak butuh lingkungan sekolah yang sehat agar gizinya terserap dengan baik. Di sinilah peran APBD penting. Jangan sampai makanannya bergizi, tapi dapur sekolahnya kumuh dan air bersihnya tidak ada. Pemeliharaan PSU—prasarana, sarana, dan utilitas—bukan sekadar urusan teknis, tapi soal martabat. Sekolah harus layak, dan pembangunannya harus menjunjung kedaulatan konstruksi. Pakai material lokal, libatkan tenaga kerja dalam negeri. Jangan sampai proyeknya nasional, tapi untungnya mengalir ke luar negeri.
Supaya niat baik ini tidak ternoda, pemerintah perlu membentuk lembaga independen di tingkat kecamatan sebagai sumber data tunggal penerima bantuan. Kita harus berani memutus rantai pendataan yang masih dipengaruhi kepentingan politik desa. Dengan data yang bersih, bantuan akan sampai ke yang berhak, bukan ke yang paling dekat dengan kekuasaan.
Kalau program pangan ini dikelola seperti ekosistem—telurnya dibeli dari peternak tetangga, sayurnya dari kebun warga, dan pengawasannya dilakukan secara independen—maka uang negara akan berputar di desa. Inilah investasi yang tepat sasaran. Ia tidak hanya mengenyangkan perut anak-anak, tapi juga menghidupkan ekonomi rakyat kecil.
Negara yang bijak adalah negara yang tahu batas kemampuannya, lalu menggunakannya untuk menolong rakyat yang paling membutuhkan. Di sanalah kemenangan kita yang sesungguhnya.
Oleh: Khairul Mahalli
Editor: Martin Sembiring (PakJaras)
