Wamen Investasi dan Hilirisasi Sambut Baik Potensi Peningkatan Ekonomi di Madina
Wamen Investasi dan Hilirisasi Sambut Baik Potensi Peningkatan Ekonomi di Madina
Jakarta, Sergap24jam.Com – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todouta Pasaribu menyambut baik potensi penguatan ekonomi yang dipaparkan Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution dalam pertemuan di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.
“Alhamdulillah, Pak Wamen tadi menyambut baik potensi-potensi ekonomi yang kami paparkan,” kata Saipullah usai pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, Bupati Saipullah menerangkan Wamen Todouta begitu antusias mendengarkan pentingnya pengembangan Pelabuhan Palimbungan di Batahan untuk mendukung efektivitas industri di Madina.
Selain itu, lanjut Saipullah, Wamen Todouta memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kuantitas Kopi Mandailing (Mandheling Coffee), termasuk memperbaiki kebun yang ada dan membangun industri.
Saat itu terlaksana, Saipullah meyakini hilirisasi industri kopi akan tercapai yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
“Juga potensi kakao, aren, yang belakangan ini menarik perhatian investor dari China, mulai dari hulu sampai hilir,” lanjut Saipullah.
Bupati menambahkan, pengembangan PLTA maupun PLTMH turut menjadi pembahasan penting. Apalagi keduanya merupakan bagian dari energi terbarukan dan ramah lingkungan.
“Pak Wamen juga memberikan dukungan dalam hal konversi lahan karet yang sudah tua ke komoditas lain, termasuk sawit. Dalam program ini, nantinya BKPM dan Kementerian Pertanian berkolaborasi mendukung pemerintah daerah,” tutur Saipullah.
Dalam pertemuan itu, Bupati Saipullah juga menyampaikan potensi pertambangan rakyat di Madina, khususnya emas. “Terlebih dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 yang membuka peluang koperasi mengelola WPR sampai 2.500 hektare. Ini peluang besar meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas Saipullah.
Terkait hal itu, dia menyebut Wamen Todouta akan memberikan pendampingan pengurusan izin sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas penambangan secara sah.( Rel)
