P2SN Desak Korwil dan Korcam BGN Lombok Tengah Kawal Ketepatan Titik Operasional SPPG.
LOMBOK TENGAH 29 Maret 2026 //Sergap24jam.com.
Pemerhati Program Strategis Nasional (P2SN) secara resmi meminta kepada Koordinator wilayah (Kowil) Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk memperketat pengawasan lapangan. P2SN menginstruksikan para Korwil dan Korcam BGN yang ada di Lombok Tengah maupun setiap kecamatan untuk melakukan peninjauan langsung ke titik-titik dapur operasional guna memastikan lokasi SPPG sesuai dengan titik yang diajukan agar tidak menjadi temuan mal administrasi dalam pengajuan SPPG yang dimana merugikan semua pihak, diantaranya aktifitas pemerataan kelompok penerima manfaat (KPM), pengajuan titik lokasi kordinat yang fiktif dengan keberadaan bangunan yang sudah berdiri (mal administrasi sistem), dan alamat sppg yang tidak sesuai dengan titik lokasi bangunan.
Langkah ini diambil menyusul adanya temuan mengenai sejumlah unit dapur yang secara administratif terdaftar di satu kecamatan, namun dalam praktiknya beroperasi melampaui batas wilayah atau bahkan berada di kecamatan lain dan Ketidaksesuaian titik operasional dengan titik tempat membangun sehingga ketidak sesuaian ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas distribusi, kualitas layanan dan dugaan penyalahgunaan administrasi pengajuan. Dalam hal ini sppg seakan menjamur berdiri dan tidak karuan posisi keberadaanya.
Terlebih Menjaga Hak Penerima Manfaat
Ketua P2SN menekankan bahwa penentuan titik operasional oleh BGN Pusat didasarkan pada analisis pemetaan kebutuhan yang akan dilayani dan efektivitas logistik di tiap wilayah. Jika dapur beroperasi di luar titik yang telah ditentukan, hal ini dikhawatirkan akan merugikan masyarakat di setiap kecamatan yang seharusnya menjadi prioritas utama .
Setiap titik dapur telah diperhitungkan untuk melayani sasaran di wilayah spesifik. Jika terjadi pergeseran operasional tanpa koordinasi yang jelas, maka asas keadilan bagi penerima manfaat di kecamatan awal akan tercederai, ujar perwakilan P2SN dalam keterangannya.
Aksi Nyata “Turun ke Dapur”
P2SN meminta Korwil dan Korcam BGN tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi benar-benar “turun ke dapur” untuk memvalidasi kondisi riil di lapangan. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk :
Memastikan Kepatuhan Zonasi : Menjamin bahwa dapur beroperasi sesuai dengan koordinat yang ditetapkan pusat.
Proteksi Alokasi : Memastikan hak-hak penerima manfaat di setiap kecamatan tidak terdistorsi oleh operasional lintas wilayah yang tidak terencana.
Optimalisasi Layanan : Menjamin standar kualitas gizi tetap terjaga melalui manajemen logistik yang sesuai dengan pemetaan awal.
P2SN berharap BGN Lombok Tengah dapat segera menertibkan oknum Yayasan atau pengelola dapur yang tidak disiplin terhadap aturan yang berlaku. Integritas program strategis nasional khsusnya Makan Bergizi Gratis (MBG) ini sangat bergantung pada kepatuhan seluruh elemen pelaksana terhadap regulasi yang telah digariskan demi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
Jurnalis: Jaswadi.
