MAHASISWA, DEMONSTRASI AGUSTUS 2026, DAN KEDAULATAN BANGSA

TAJUK UTAMA

Oleh: Martin Sembiring, M.T.; C.ES.; C.Med.

Menjelang rencana aksi demonstrasi pada Agustus 2026, berbagai himpunan mahasiswa dan elemen masyarakat mulai membicarakan isu-isu yang akan dibawa ke ruang publik.

Momentum ini seharusnya menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kualitas intelektualnya. Demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi keputusan untuk turun ke jalan harus lahir dari kajian yang matang, bukan sekadar mengikuti arus informasi dan provokasi.

Mahasiswa perlu bertanya: apa persoalannya, apa datanya, siapa sumber informasinya, dan apakah tuntutan yang disampaikan benar-benar menjawab kepentingan rakyat?

Jangan Hanya Melihat Jalanan

Kita perlu memahami bahwa Indonesia berada di tengah perubahan dunia yang sangat cepat.

Krisis energi, ketidakpastian pangan, konflik geopolitik, perubahan iklim, serta persaingan penguasaan sumber daya alam membuat posisi Indonesia semakin strategis.

Indonesia memiliki sumber daya energi dan pangan yang besar. Minyak dan gas, batu bara, panas bumi, tenaga air, energi surya, pertanian, perkebunan, perikanan dan berbagai kekayaan alam lainnya merupakan aset strategis bangsa.

Karena itu, energi dan pangan tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi. Keduanya menyangkut kedaulatan negara.

Dalam kondisi seperti ini, setiap perubahan politik dan kebijakan yang menyangkut sumber daya alam, energi dan pangan tentu memiliki dimensi ekonomi dan geopolitik yang perlu dikaji secara serius.

Namun kita juga harus berhati-hati.

Tidak setiap demonstrasi merupakan kepentingan asing. Tidak setiap kritik merupakan permainan oligarki. Semua dugaan tersebut harus dibuktikan dengan data dan fakta.

Justru di sinilah peran mahasiswa.

Forum Mahasiswa Harus Menjadi Ruang Kajian

Pertemuan himpunan mahasiswa untuk membahas rencana demonstrasi Agustus 2026 hendaknya tidak sekadar menjadi forum menentukan siapa yang turun ke jalan.

Jadikan forum tersebut sebagai ruang kajian akademik.

Bahas secara terbuka:

• Apa masalah yang sebenarnya terjadi?
• Apakah data yang digunakan valid?
• Siapa sumber informasinya?
• Apakah informasi tersebut telah diverifikasi?
• Apa tuntutan yang hendak disampaikan?
• Apa solusi yang ditawarkan?
• Siapa yang akan mendapatkan manfaat?
• Dan siapa yang berpotensi menanggung dampaknya?

Dengan cara demikian, mahasiswa tidak sekadar menjadi massa aksi, tetapi menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa.

Melihat Jasa Presiden Ketujuh

Dalam membaca situasi politik saat ini, mahasiswa juga perlu melihat sejarah pembangunan Indonesia secara objektif.

Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh meninggalkan sejumlah capaian pembangunan yang patut diperhitungkan.

Pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, konektivitas antardaerah dan berbagai infrastruktur lainnya telah menjadi bagian dari perubahan besar dalam pembangunan nasional.

Tentu terdapat kebijakan yang perlu dikritisi dan dievaluasi.

Tetapi mengkritik kekurangan tidak berarti menghapus seluruh keberhasilan.

Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu mengakui keberhasilan sekaligus mengoreksi kesalahan.

Presiden Kedelapan Menghadapi Tantangan Baru

Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia kedelapan menerima tongkat estafet pemerintahan dengan tantangan yang tidak ringan.

Pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melanjutkan pembangunan, memperkuat hilirisasi, serta memastikan sumber daya alam memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi Indonesia.

Karena itu, pemerintahan hari ini harus dinilai secara objektif.

Yang baik dilanjutkan. Yang kurang diperbaiki. Yang salah dikoreksi melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

Tidak perlu setiap pergantian pemerintahan diikuti dengan upaya menghapus seluruh capaian pemerintahan sebelumnya.

Pembangunan bangsa adalah estafet.

Pesan untuk Mahasiswa

Sebagai mantan dosen, saya ingin mengingatkan mahasiswa: jangan mudah percaya kepada informasi yang hanya beredar di media sosial.

Periksa sumbernya.

Bandingkan pemberitaan.

Cari data resmi.

Baca berbagai sudut pandang.

Bedakan fakta dengan opini.

Dan jangan mudah menerima sebuah isu hanya karena disampaikan secara berulang-ulang.

Mahasiswa boleh kritis terhadap Presiden.

Mahasiswa boleh mengkritik DPR.

Mahasiswa boleh mengkritik kebijakan pemerintah.

Itu bagian dari demokrasi.

Tetapi mahasiswa juga harus mampu mengatakan “benar” ketika sesuatu memang benar dan “salah” ketika sesuatu memang salah.

Itulah independensi intelektual.

Jangan Sampai Rakyat Kecil Menjadi Korban

Kita juga harus menyadari bahwa demonstrasi besar dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial.

Ketika jalan ditutup, aktivitas perdagangan terganggu.

Ketika transportasi terhambat, pekerja dan pedagang kecil terkena dampaknya.

Ketika terjadi kerusuhan, fasilitas publik dan perekonomian masyarakat dapat mengalami kerugian.

Karena itu, jika demonstrasi dilakukan, lakukan secara damai, tertib, bertanggung jawab dan sesuai konstitusi.

Jangan sampai rakyat kecil menjadi korban dari pertarungan kepentingan politik.

Energi dan Pangan Adalah Pertahanan Nasional

Di tengah dunia yang menghadapi tekanan energi dan pangan, Indonesia harus semakin menjaga sumber daya strategisnya.

Kita harus memastikan kekayaan alam tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pemodal, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan, nilai tambah industri dan kesejahteraan bagi rakyat.

Kedaulatan energi dan kedaulatan pangan pada akhirnya adalah bagian dari kedaulatan negara.

Karena itu, setiap kebijakan mengenai sumber daya alam harus dikawal dengan pengetahuan, transparansi dan kepentingan nasional.

Penutup

Kepada mahasiswa yang akan membahas isu demonstrasi Agustus 2026, saya berpesan:

Jangan takut menjadi kritis. Tetapi jangan pula takut untuk berpikir objektif.

Jangan menjadi alat kepentingan siapa pun.

Jangan mudah terprovokasi.

Jangan pula menjadi apatis.

Kaji sebelum bertindak.
Periksa sebelum percaya.
Buktikan sebelum menuduh.
Dan pikirkan rakyat sebelum mengambil keputusan.

Presiden ketujuh telah meninggalkan jejak pembangunan.

Presiden kedelapan melanjutkan estafet dengan tantangan baru.

Kita tidak harus mempertentangkan keduanya.

Yang harus kita pertahankan adalah Indonesia.

Karena kepentingan terbesar bukan kepentingan kelompok, partai, investor, oligarki maupun kekuatan asing.

Kepentingan terbesar adalah rakyat Indonesia dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.