TAJUK RENCANA: Menolak Didikte Pasar LiberalSaatnya Pemuda Mengembalikan Jiwa Pancasila, Menggenggam Danantara dan Melawan Hegemoni Asing

Penulis : Martin Sembiring.MT.

Medan// Sergap 24jam.com.

Setiap 1 Juni, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Tapi di abad 21, Pancasila tidak boleh berhenti di pidato dan upacara. Ia harus jadi senjata geopolitik dan geo-ekonomi. Manifestasi paling nyata hari ini: menegakkan Kedaulatan Rupiah sebagai fondasi kemandirian bangsa. Itulah Berdikari di era modern.

Pisau Analisis Ideologis: Seruan Martin Sembiring, Pamong Pancasila

Sebelum membedah data dan angka, kita butuh pisau analisis. Martin Sembiring, Pamong Pancasila, menegaskan: 25 tahun reformasi telah mengantarkan bangsa pada hantaman sistem liberalisasi ekonomi yang mengikis kedaulatan sedikit demi sedikit.

Menurut beliau, Ekonomi Pancasila yang merakyat wajib diterapkan total dan berani melawan arus liberalisasi. Ekonomi sejati berakar pada asas kekeluargaan dan kedaulatan penuh atas aset strategis nasional. Bukan menyerahkan nasib rakyat ke mekanisme pasar bebas yang eksploitatif.

Pernyataan itu jadi kerangka kritis kita. Liberalisme legislasi bukan sekadar kesalahan teknis. Ia produk mentalitas kalah yang sengaja disusupkan ke UU. Momentum 1 Juni harus jadi titik balik bagi pemuda: rebut kembali jiwa Pancasila dari cengkeraman hukum dan moneter liberal, lalu kawal regulasi yang 100% berpihak pada kepentingan nasional.

Menggugat Seperempat Abad Reformasi: Lepaskan Jerat Liberalisme Legislasi

Reformasi membuka ruang demokrasi, tapi juga membuka pintu lebar bagi kapital global. Tanpa sadar, konstitusi dan hukum kita terseret arus liberalisme legislasi. UU yang lahir sering terlalu ramah pada investor asing, sementara nilai gotong royong Pancasila dipinggirkan.

Hasilnya: ketergantungan kronis pada dolar dan rasa takut mendikte pasar dunia. Itu luka ideologis. Pemuda hari ini ditantang berani menyusun UU yang memotong rantai ketergantungan itu. Pancasila harus kembali jadi kompas, bukan hiasan.

Dolar Bergejolak: Realitas Pasar vs Fondasi Bangsa

Pertengahan 2026, pasar diguncang dolar AS yang perkasa dan geopolitik panas. Angka di layar bursa langsung jadi harga beras di warung, ongkos produksi UMKM, sampai pos anggaran APBN.

Meski Rupiah sempat tertekan, ekonom Jenni Retno Vincentia memberi catatan optimis: ketahanan makroekonomi Indonesia terkuat di ASEAN. Pelemahan Rupiah murni imbas eksternal, bukan karena fondasi domestik rapuh.

Tapi ini alarm keras. Rapuhnya kita ada pada impor struktural: pangan, bahan baku, komponen teknologi. Saat impor mahal, inflasi bukan statistik. Ia potongan daya beli nyata jutaan keluarga. Kas negara juga terjepit: cicilan utang valas naik, sementara subsidi dan bansos harus diperbesar.

Langkah Radikal: Kunci Devisa, Potong Spekulan

Kenaikan suku bunga agresif sudah tak mempan. Kebijakan yang tunduk pada investor global justru mencekik pelaku usaha lokal. Ketergantungan pada dolar harus diputus lewat langkah berani berbasis sektor riil: wajibkan semua ekspor komoditas pakai Rupiah.

Khairul Mahalli, pakar perdagangan internasional, menekankan: penguatan tata niaga ekspor dan logistik berbasis kedaulatan mata uang domestik adalah kunci daya tawar absolut. Indonesia tak boleh lagi biarkan kekayaan alam didikte pasar asing. Potensi ekspor besar harus dikelola sistem terintegrasi agar devisa benar-benar masuk dan menguatkan otot finansial dalam negeri.

Perkuat dengan sistem satu pintu BUMN untuk CPO, nikel, batu bara. Pegang kendali keran energi dan pangan dunia, maka posisi tawar naik. Sistem ini sekaligus mengamputasi spekulan valas, memotong transfer pricing, dan memaksa dunia tunduk pada aturan kita: transaksi pakai Rupiah.

“Rupiah Berdaulat, Indonesia Berkuasa.”
Peta jalan meruntuhkan penjajahan baru: kolonialisme finansial global.

Regulasi & Konstitusi: Pedang Kedaulatan

Langkah ini punya fondasi hukum kuat. Pemuda bisa sinergikan untuk “Arsitektur Keuangan Nusantara”:

  1. UU No. 6/2023 Cipta Kerja: Akselerator hilirisasi dan pemangkas birokrasi. BUMN lincah kelola niaga satu pintu. UMKM dapat jaring pengaman.
  2. UU No. 7/2011 tentang Mata Uang: Rupiah satu-satunya alat bayar sah di NKRI. Perluas ke ekspor agar kekayaan alam tak dihargai kertas asing di tanah sendiri.
  3. UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa: Negara wajibkan Devisa Hasil Ekspor menetap dan dikonversi di bank domestik.
  4. UU No. 7/2014 tentang Perdagangan: Legalitas penuh pemerintah kendalikan ekspor demi stabilitas makro.

Danantara: Ofensif Keuangan Abad 21

Sebagai instrumen nasionalisasi kekuatan finansial, pemerintah luncurkan Danantara – Daya Anagata Nusantara. Sebagai super-holding BUMN, Danantara bangun Arsitektur Keuangan Nusantara Abad 21: >
Skala Ekonomi Tanpa Beban APBN LCT & Rupiah Profesional

  1. Konsolidasi Fiskal Semesta: Satukan aset nasional ∼900 miliar USD. Daya tawar setara dana investasi global.
  2. Kemandirian Pembiayaan: Jadi pengungkit modal internasional untuk proyek strategis tanpa terus sedot APBN.
  3. Bongkar Hegemoni Dolar: Dorong LCT, Cross-Border QR, pastikan modal hasil bumi berputar di dalam negeri.

Tugas pemuda: kawal Danantara. Kelola profesional, transparan, bebas korupsi. Jadikan lokomotif kesejahteraan rakyat, bukan bancakan elite.

Penutup: Kembalinya Jati Diri

Seruan ideologis Martin Sembiring, ditopang analisis Jenni Retno Vincentia dan Khairul Mahalli, menegaskan: fondasi domestik Indonesia siap. Tapi stabilitas di kertas tak cukup. Rakyat bawah butuh ketahanan ekonomi nyata. APBN tidak boleh lagi didikte bank sentral luar negeri.

Hari Lahir Pancasila, ketangguhan ekonomi, dan kedaulatan Rupiah bermuara di Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan UU Cipta Kerja sampai tajamnya Danantara, pemuda harus di garda depan menghidupkan Ekonomi Pancasila yang merakyat dan meruntuhkan dominasi neolib finansial.

Jadikan Rupiah raja di rumah sendiri dan mata uang disegani dunia. Itu cara sejati hormati pendiri bangsa.

Selamat Ulang Tahun Pancasilaku,
Selamat Ulang Tahun Jati Diri Bangsaku!
Kini jiwamu kembali, mengawal Rupiah berdaulat untuk Indonesia berkuasa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *