Enam Fraksi DPRD Batu Bara Soroti Arah Anggaran 2027, PAD dan Infrastruktur Jadi Perhatian
BATU BARA // Sergap24jam.com— Enam fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (18/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara sekitar pukul 11.00 WIB itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Rodial. Hadir mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Rusian Heri, unsur Forkopimda, anggota DPRD serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Dalam pandangan umumnya, keenam fraksi secara prinsip mendukung agar pembahasan KUA-PPAS 2027 dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan terkait efektivitas, transparansi, efisiensi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Minta Anggaran Tepat Sasaran
Fraksi PDI Perjuangan melalui Jalasmars Sitinjak, SH, menekankan pentingnya tindak lanjut konkret terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Pembahasan KUA-PPAS 2027 diharapkan tidak berlarut-larut agar program pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
Sementara Fraksi Gerindra melalui Muhammad Safi’i menyatakan dukungan terhadap proses pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gerindra juga mengingatkan agar fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan DPRD tetap dijalankan dengan mengedepankan efektivitas penggunaan keuangan daerah.
“Kami berharap kebijakan anggaran yang dihasilkan realistis, proporsional, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara,” ujarnya.
Transparansi dan Efisiensi Jadi Sorotan
Fraksi PKS melalui Suminah mendorong agar dokumen KUA-PPAS dibahas secara serius, efektif dan efisien melalui masing-masing komisi DPRD.
Senada, Fraksi PAN melalui Chairul Bariah, S.M., menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses penyusunan anggaran. Menurut pandangan fraksi tersebut, anggaran daerah harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus menjadi instrumen pembangunan menuju Batu Bara yang lebih maju dan sejahtera.
Sedangkan Fraksi KPN melalui Suriadi, S.H., menyatakan kesiapan untuk membedah dokumen KUA-PPAS secara lebih mendalam.
Fraksi tersebut berharap seluruh proses pembahasan berlangsung konstruktif dan tepat waktu dengan tetap memperhatikan prinsip kesehatan fiskal, akuntabilitas serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
KDRI Dorong Optimalisasi PAD
Sorotan lebih spesifik disampaikan Fraksi KDRI melalui H. Rohadi, S.P., M.H. Fraksi KDRI menyampaikan lima rekomendasi yang salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
KDRI mendorong agar target PAD 2026 dinaikkan minimal Rp27 miliar. Selain itu, pemerintah daerah diminta menindaklanjuti keberadaan perusahaan yang dinilai belum optimal memberikan kontribusi terhadap masyarakat maupun daerah.
“Perlu ditindaklanjuti perusahaan yang kurang peduli kepada masyarakat Batu Bara. Pemkab juga harus membentuk tim atau Satgas khusus untuk mengoptimalkan PAD dari potensi perusahaan di Batu Bara,” tegas Rohadi.
Menurut pandangan tersebut, optimalisasi PAD perlu dibarengi dengan pendataan potensi penerimaan, pengawasan serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban daerah dengan tata kelola yang transparan.
Dengan demikian, peningkatan PAD tidak semata-mata dilakukan dengan menaikkan target angka, tetapi juga melalui pembenahan sistem agar potensi penerimaan yang menjadi hak daerah dapat dihimpun secara optimal sesuai ketentuan.
Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan Jadi Prioritas
Selain PAD, Fraksi KDRI juga meminta agar efisiensi anggaran diarahkan kepada sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Setiap OPD juga didorong menyusun program prioritas dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap program dalam APBD 2027 memiliki parameter keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Dengan indikator yang jelas, DPRD dan masyarakat dapat menilai sejauh mana anggaran yang telah dibelanjakan memberikan manfaat sesuai target.
APBD 2027 Tidak Sekadar Angka
Jika dirangkum dari pandangan enam fraksi, terdapat sejumlah isu utama yang menjadi perhatian bersama, yakni efektivitas anggaran, peningkatan PAD, transparansi, efisiensi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 selanjutnya menjadi tantangan untuk menerjemahkan berbagai aspirasi tersebut ke dalam program dan alokasi anggaran yang realistis serta memiliki manfaat nyata.
APBD pada hakikatnya bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja. Di balik setiap pos anggaran terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah daerah.
Karena itu, pembahasan bersama komisi, Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi tahapan strategis untuk menguji urgensi setiap program, kemampuan pembiayaan serta dampaknya terhadap masyarakat.
Rapat Paripurna kemudian ditutup dengan agenda tindak lanjut. Seluruh pandangan umum fraksi akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batu Bara.
Kualitas APBD Batu Bara 2027 pada akhirnya akan diuji bukan hanya dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi dari seberapa tepat anggaran tersebut diarahkan dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.
(Zukarnaen)
