TAJUK RENCANA
Etika dan Protokol dalam Sidang Kabinet
Medan//Sergap24jam.com – Penataan tempat duduk dalam Sidang Kabinet Paripurna Pertengahan Tahun pada 20 Juli 2026 menjadi perhatian publik. Sorotan muncul karena posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak berada di deretan para menteri, bukan mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagaimana lazim terlihat dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Di era media digital, detail visual seperti ini dengan cepat memunculkan beragam tafsir dan perbincangan di ruang publik.
Pemerintah memberikan penjelasan bahwa penataan tersebut dilakukan atas pertimbangan teknis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa susunan tempat duduk disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi kinerja kabinet yang memanfaatkan perangkat presentasi dan interaksi langsung. Penjelasan senada juga disampaikan Kepala Badan Komunikasi Presiden, M. Qodari, yang menerangkan bahwa forum menggunakan format Taklimat Presiden sehingga pengaturan ruangan disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi selama sidang.
Meski demikian, peristiwa tersebut memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya protokol kenegaraan. Dalam sistem pemerintahan, tata tempat bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan penghormatan terhadap tata kelembagaan dan ketentuan konstitusional.
Sejumlah kalangan mengingatkan pentingnya menjadikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagai rujukan utama dalam setiap penyelenggaraan acara resmi negara. Pengaturan mengenai tata tempat merupakan bagian dari upaya menjaga kewibawaan lembaga negara sekaligus memberikan kepastian mengenai urutan kehormatan para pejabat negara.
Pamong Pancasila Martin Sembiring menilai bahwa persoalan ini juga dapat dilihat dari perspektif filsafat etika pemerintahan. Menurutnya, komunikasi publik yang berkaitan dengan simbol-simbol kenegaraan perlu disampaikan secara utuh, sehingga tidak hanya menjelaskan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan dimensi etika, tata kelola, dan persepsi masyarakat. Dalam penyelenggaraan negara, simbol sering kali memiliki makna yang sama pentingnya dengan substansi.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno yang menekankan bahwa etika pemerintahan tidak cukup hanya berlandaskan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga harus memperhatikan kepantasan publik (propriety). Simbol kelembagaan yang dijaga dengan baik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Prinsip tersebut juga selaras dengan semangat Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang menekankan pentingnya keteladanan, penghormatan terhadap lembaga negara, serta penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjaga persatuan dan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, perbedaan persepsi yang muncul akibat penataan tempat duduk ini menjadi pengingat bahwa setiap unsur dalam acara kenegaraan memiliki dimensi administratif sekaligus simbolik. Kejelasan komunikasi, kepatuhan terhadap ketentuan keprotokolan, serta sensitivitas terhadap etika publik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam kehidupan bernegara, simbol bukan sekadar formalitas. Simbol merupakan representasi dari penghormatan terhadap konstitusi, kelembagaan, dan martabat negara. Karena itu, setiap penyelenggaraan kegiatan resmi seyogianya memperhatikan aspek teknis sekaligus nilai-nilai etika agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Oleh : Martin Sembiring.
