Ketika Sejarah Menjadi Hakim Niat Baik: Membaca Kembali Fenomena Jokowi dalam Cahaya Pancasila
Oleh: Martin Sembiring
Pamong Pancasila
Medan// Sergap24jam. Com – Sejarah punya caranya sendiri menilai seorang pemimpin. Ia tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga menguji bagaimana pemimpin itu dipahami di masanya. Banyak tokoh besar yang semasa hidup dipuja sekaligus dicerca. Sebagian baru mendapat penilaian yang adil setelah gejolak politik mereda.
Hal inilah yang menarik untuk dicermati dari perjalanan Joko Widodo.
Ketika menjabat Wali Kota Surakarta, ia muncul sebagai simbol harapan baru: sederhana, merakyat, dan bergaya kepemimpinan yang membumi. Namun saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, lalu Presiden RI selama dua periode, citranya berubah sangat terpolarisasi. Ada yang tetap melihatnya sebagai pemimpin pembangunan, ada pula yang menjadi penentang keras.
Pertanyaannya bukan hanya: benar atau salahkah Jokowi?
Pertanyaan yang lebih penting: mengapa persepsi publik bisa berubah setajam itu terhadap sosok yang sama?
1. Dialektika Sejarah dan Skala Kekuasaan
Dari kacamata filsafat sejarah, perubahan persepsi itu wajar. Hegel menyebut sejarah bergerak lewat dialektika: setiap gagasan besar akan memunculkan antitesis sebelum mencapai sintesis. Semakin besar pengaruh seorang pemimpin, semakin besar pula gelombang perlawanan yang mengikutinya.
Di Indonesia, hal ini diperkuat oleh skala kekuasaan. Kebijakan wali kota hanya menyentuh satu kota. Kebijakan presiden menyentuh 280 juta jiwa dengan kepentingan berbeda-beda. Hampir mustahil ada kebijakan nasional yang memuaskan semua pihak.
2. Polarisasi dan Zaman Media Sosial
Faktor kedua adalah polarisasi politik. Sejak Pilpres 2014 dan terutama Pilkada DKI 2017, ruang publik kita makin terbelah. Identitas politik, sentimen agama, algoritma media sosial, dan disinformasi membuat masyarakat cenderung menilai tokoh secara hitam-putih, bukan berdasarkan evaluasi kebijakan yang utuh.
Dalam kondisi ini, pemimpin tidak lagi dinilai dari kerja nyatanya saja, tapi juga dari “kubus” politik tempat ia ditempatkan. Pendukung cenderung melihat keberhasilan. Penentang lebih cepat menemukan kekurangan. Dalam psikologi ini disebut confirmation bias — kita hanya mencari info yang menguatkan keyakinan kita.
Media sosial memperparah. Algoritma menciptakan echo chamber atau ruang gema. Kita makin sering melihat konten yang sama dengan pandangan kita, bukan yang berimbang. Dialog pun berubah jadi perang narasi.
3. Jalan Tengah Pancasila
Di titik inilah Pancasila memberi arah berbeda.
Pancasila tidak mengajarkan pemujaan buta pada pemimpin. Tapi Pancasila juga menolak kebencian yang menutup ruang dialog.
Sila Keempat menaruh musyawarah dan kebijaksanaan sebagai dasar berpolitik. Kritik adalah bagian demokrasi. Tapi kritik kehilangan ruhnya jika lahir dari prasangka, hoaks, atau penolakan terhadap fakta.
Sebaliknya, dukungan juga harus kritis. Demokrasi sehat bukan demokrasi yang memuja atau membenci secara membabi buta. Demokrasi yang sehat menguji setiap kebijakan dengan satu tolok ukur: kepentingan bangsa.
4. Menilai Niat dan Karya
Apakah Joko Widodo punya niat baik? Itu wilayah penilaian moral yang sulit dipastikan hanya dari persepsi publik.
Yang bisa dinilai lebih objektif adalah: kebijakannya, dampaknya, dan bagaimana rakyat merasakan hasilnya.
Sejarah juga mencatat: citra seorang pemimpin tidak hanya dibentuk oleh kerja, tapi juga oleh dinamika politik, pertarungan elite, dan arus informasi di sekitarnya.
Penutup: Kedewasaan Berpolitik
Karena itu bangsa ini butuh kedewasaan baru.
Kita harus bisa membedakan:
- Kritik kebijakan vs kebencian pribadi
- Evaluasi berbasis data vs penilaian berbasis emosi
Sejarah pada waktunya akan memberi vonisnya sendiri. Tugas kita hari ini bukan mempercepat penghakiman, melainkan memastikan setiap penilaian dibangun di atas akal sehat, data, etika, dan semangat persatuan.
Itulah inti demokrasi Pancasila:
Berbeda pendapat tanpa kehilangan persaudaraan. Mengkritik tanpa meniadakan kemanusiaan. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.
