Bupati Palas Sosialisasikan Penggunaan KKPD Bagi Pejabat Tata Usaha Dan Bendahara
PadangLawas//Sergap24jam.comBupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE membuka acara Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bagi Seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Padang Lawas di aula hotel Al-Marwah Sibuhuan. Rabu (18/11/26).
Turut mendampingi Bupati Padang Lawas, Asisten III Drs. Amir Soleh Nasution, Staf Ahli Bupati Padang Lawas, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan Para Peserta Seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Seluruh OPD se-Kabupaten Padang Lawas.
Narasumber sengaja diundang dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Fakhri Rahmanto, S.Ak, Diana Endah Rahma Dewi, Pimpinan Departemen Hubungan Kelembagaan PT. Bank Sumut Ibu Andriani, dan Pimpinan Bank Sumut Cabang Sibuhuan, Bapak Parlaungan Simamora, SE.
Dalam Laporannya, Ketua Panitia Rikhmad Syukri Siregar, SH., MM menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026;
- Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD;
- Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 25 Tahun 2026 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026;
- DPA BPPKAD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026.
Sementara sambutan Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut KC Sibuhuan, Parlaungan Simamora, SE menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Padang Lawas, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada Bank Sumut untuk berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi KKPD ini.
Beliau menyampaikan, perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin modern mendorong untuk terus melakukan inovasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah saat ini tidak hanya dituntut untuk melaksanakan pembangunan secara efektif, tetapi juga harus mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD. KKPD merupakan salah satu instrumen pembayaran non-tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah melalui mekanisme Uang Persediaan. Kehadiran KKPD diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi belanja, mengurangi ketergantungan terhadap transaksi tunai, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
“Kami memandang bahwa penerapan KKPD bukan sekadar perubahan alat pembayaran, melainkan bagian dari transformasi tata kelola keuangan pemerintah daerah menuju sistem yang lebih modern dan terdigitalisasi,” tambahnya.
Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Sumut memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam memberikan layanan perbankan, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Beliau juga menyampaikan, keberhasilan implementasi KKPD tidak dapat dicapai oleh pihak perbankan sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta seluruh perangkat daerah yang terlibat.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai ketentuan, manfaat, mekanisme penggunaan, tata cara pembayaran tagihan, serta pertanggungjawaban transaksi KKPD. Kami dari Bank Sumut juga berkomitmen untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan pelayanan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku, sehingga implementasi KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dapat berjalan dengan baik,” ujarnya lagi.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Bank Sumut untuk mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kami percaya, dengan komitmen bersama, KKPD dapat menjadi salah satu instrumen yang memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.
Dalam kesempatan ini Bupati Padang Lawas menginstruksikan kepada Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Padang Lawas, mulai tahun depan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terlaksana.
“Mulai tahun depan, saya instruksikan kepada seluruh Pimpinan OPD dan Camat se-Padang Lawas, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah harus terlaksana. Ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”tegas Bupati.
Bupati menyampaikan, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang modern, mengurangi penggunaan uang tunai, serta meminimalisir risiko penyimpangan dalam pengelolaan belanja daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara dapat memahami secara menyeluruh mekanisme, tata cara, dan pertanggungjawaban penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik mulai tahun depan.
Para narasumber dari Kemendagri Ditjen Bina Keuangan Daerah dan PT. Bank Sumut memberikan pemaparan materi terkait kebijakan, regulasi, serta teknis pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama narasumber.(MS)
Editor : Syahreza Nasution

